Disiplin Kelas

Strategi Penanaman dan Penanganan Disiplin Kelas

Kegiatan belajar ini akan mengkaji berbagai strategi penanaman dan penanaman dan penanganan disiplin kelas. Oleh karena itu diharapkan dapat menjelaskan bebagai pandangan dalam penanaman dan penanganan disiplin kelas serta mengidentifikasi, memilih, dan menerapkan bebagai strategi penanaman dan penanganan disiplin kelas.

1. PANDANGAN TERHADAP PENANAMAN DAN PENANGANAN DISIPLIN KELAS

Sebagaimana halnya dengan berbagai aspek pendidikan, penanaman dan penanganandisiplin kelas juga disikapi secara bervariasi dengan pandangan-pandangan berikut.

1. Pandangan yang menyatakan bahwa siswa mengerjakan apa yang diinginkan oleh guru
2. Pandangan bahwa guru harus mulai dengann pertanyaan-pertanyaan
3. Pendekatan yang berhasil dalam membangun disiplin adalah pendekatan yang menghormati hak individu, mendorong peningkatan konsep diri siswa, serta memupuk kerjasama.
4. Pandangan humanistik,yaitu pandangan yang menekankan kemanusiaan
5. Pandangan kaum behaviorism, bahwa perilaku dapat dipelajari dan dikontrol.

2. STRATEGI PENANAMAN DISIPLIN KELAS

Berikut cara dalam menanamkan disiplin kelas, dan sekaligus dapat di gunakan sebagai rambu-rambu dalam memilih cara yang tepat dengan kelas.

1. Melalui model atau contoh yang diperlihatkan oleh guru, anak-anak akan dapat langsung perilaku, keterampilan, dan sikap yang dianjurkan (Elias, 1997)
2. Adakan pertemuan kelas secara berkala sebagai salah satu alternative yang efektif untuk menanamkan dan menangani disiplin kelas.
3. Terapkan aturan secara fleksibel (luwes) sehingga siswa tidak merasa tertekan.
4. Sesuaikan penerapan aturan dengan tingkat perkembangan anak.
5. Libatkan siswa dalam membuat aturan kelas.

3. STRATEGI PENANGANAN DISIPLIN KELAS

Berbagai strategi dan dan teknik penanganan disiplin dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan berat ringannya gangguan/maslah.

1. Menangani Gangguan Ringan

1. Mengabaikan
2. Menatap agak lama
3. Menggunakan tanda non verbal
4. Mendekati
5. Memanggil nama
6. Mengabaikan secara sengaja

2. Menangani Gangguan Berat

1. Member hukuman
2. Amelibatkan orang tua

3. Menangani perilaku agresif

1. Menukar teman duduk
2. Jangan terjebak dalam konfrontasi atau perselisihan yang tidak perlu
3. Jangan melayani siswa yang agresif ketika sedang panas
4. Hindarkan diri dari kata-kata yang kasar atau bersifat menghina
5. Konsultasi dengan pihak lain.
   
   

Source

Anitah Sri, dkk. (2010). Strategi Pembelajaran. Jakarta: Universitas Terbuka

Oleh : Ardhuan Yuananda

Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak yaitu Wajib  Pajak. Sesuai Perundang-undangan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan ruang lingkupnya pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Tujuan Pemeriksaan

Objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahunan atau masa yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SPT merupakan sinopsis dari objek pajak selama periode tertentu diperlukan suatu penjelasan yang dihasilkan dari mekanisme pembukuan. Semakin baik dan lengkap pembukuan Wajib Pajak maka semakin lancar dan efektif pekerja pemeriksa. Pelayanan yang diberikan Wajib Pajak merupakan pengorbanan sumber daya waktu dan tenaga yang merupakan unsur biaya kepatuhan (compliance cost). Berikut tujuan dari pemeriksaan

a.       Menguji kepatuhan Wajin Pajak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1)      SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2)      SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

3)      SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.

4)      SPT yang memenuhi kriteria seleksi oleh Dirjen Pajak.

5)      Ada indikasi kewajiban perpajakan selai SPT tidak dipenuhi.

b.      Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

1)      Pemberian NPWP secara jabatan.

2)      Penghapusan NPWP.

3)      Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

4)      Wajib Pajak mengajukan Keberatan.

5)      Pencocokan data/ alat keterangan.

6)      Penentuan Wajib Pajak berlokasi daerah terpencil.

7)      Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

8)      Pengumpulan Bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

2. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemeriksaan

Ketika pemeriksa pajak datang dan melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka rmelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk keperluan pemeriksaan yang efektif Wajib pajak harus memperhatikan diantaranya.

1.      Petugas pemeriksaharus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

2.      Wajib Pajak yang diperiksa Wajib:

a.       Memperlihatkan atau meminjamkan bukua atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b.      Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, atau

c.       Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

3.      Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan.

4.      Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadiyang melakukan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan diatas sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

5.      Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

6.      Dirjen Pajak Berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.   

3. Tata Cara Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika perlu, dapat dilanjutkan di luar jam/hari kerja. Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau wakil atau kuasa Wajib Pajak tidak  ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak lain yang mempunyai kewenangan mewakili Wajib Pajak. Sebagai pengamanan, apabila pemeriksaan ditunda Pemeriksa pajak dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dapat menyegel tempat atau ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen, uang, atau barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak.

Sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1994 Tanggal 27 Desember 1994, hak kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak adalah sebagi berikut :

a.       Dalam hal Pemeriksaan Lapangan (PL) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP3).

b.      Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

c.       Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda anatara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT).

d.      Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

e.       Dalam hal Pemeriksaan Lapangan (PL) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Wajib Pajak apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.

f.       Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), Wajib Pajak Wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak disetujui.

g.      Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk  kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila perrmintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka jumlah pajak dapat dihitung secara jabatan.

h.      Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diaubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.    

Source :

Suandy Erly, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Oleh : Ardhuan Yuananda

Ada Berapa Jumlah Matahari

Oleh : Ardhuan Yuananda

Ada berapa jumlah matahari?

Terlalu berlebih saat menerangi

Walau tunggal bagaikan berlipat

Terlebih siang sangat menyengat

                        Sepanjang jalan mengusap keringat

                        Semakin panas semakin berat

                        Semakin menua semakin menerik

                        Semakin memancar semakin mencekik        

Ada apa dengan bumi?

Menyediakan ketidaknyamanan setiap hari

Tidak hanya terik tapi juga polusi

Membunuh penghuni sebelum mati

Tikus Berdasi

Oleh    :      Ardhuan Yuananda

Awalnya kumengangah dan bertanya

Lalu siapa yang salah?

Akhirnya dengan pilu tersadar itu kaumku

Sekali lagi .Oh… itu kaumku!!

                 Sontak  kaget negaraku  carut-marut karena hama sewujudku

                 Kami tidak bodoh tapi mengapa dikelabui.

                 Ternyata kau yang berdasi cerah secerah status sosialmu.

                 Tahukah, kau lebih beruntung ditimbang kami yang malang jabatan

Selayaknya satu tikus berdasi

Kau curi apa yang kami kumpulkan untuk kami

Kau ubahnya menjadi kesenangan pribadi

Ini kelenjehan penyelenggara atau sepenuhnya karena kau

Jika kau terkurung bisa apa kau?

Tapi sial satu tikus mengejek tetap mampu plesir meski dalam kurungan.

Musyawarah Mufakat

Dalam suatu kelompok masyarakat selalu menemukan berbagai permasalahan yang entah dampaknya dirasakan oleh individu, sebagian, atau bahkan keseluruhan dari kelompok. Maka wujud dalam suatu kesatuan kelompok tersebut yaitu untuk menyelesaikannya secara bersama, salah satu cara penyelesaiannya yaitu dengan musyawarah. Musyawarah adalah merundingkan/membicarakan suatu permasalahan hingga mencapai titik temu pemecahan masalah atau kesepakatan. 

Untuk mencapai kesepakatan yang mufakat tidaklah mudah, karena setiap orang memiliki pendapat yang menurutnya kuat. Sulitnya lagi jika pendapat tersebut bertujuan untuk kepentingan pribadi bukan untuk bersama. Maka musyawarah memang salah satu cara yang tepat untuk menentukan arah pendapat, agar dapat menyampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. 

 Seperti halnya kita mensurfei beberapa orang agar mau memberikan tanggapan sesuai pertanyaan yang kita ajukan, maka beberapa orang akan memberikan tanggapan yang diantaranya sama atau malah saling berbeda. Ketika berlangsungnya musyawarah, tidak selalu langsung ditemukan pemecahan masalahnya. Dipastikan akan muncul beberapa pendapat dari anggota musyawarah yang sama-sama kuat menurut penalaran ketika akan direalisasikan. Jika dalam forum musyawarah  ditemukan permasalahan seperti itu maka akan diambil jalur voting. Jalanya pengambilan suara pun harus dalam pengawasan agar tidak ada suatu praktek kecurangan. Karena hasil votting merupakan hasil suara terbanyak yang dipilih oleh para anggota musyawarah, maka mau tidak mau hasil suara terbanyak merupakan yang dianggap paling mufakat. Dengan kejelasan pilihan pendapat inilah yang digunakan sebagai pemecahan masalah, tanpa ada yang dirugikan, tanpa ada yang disepelekan, dan yang terpenting adalah untuk kepentingan bersama         

Untuk ketertiban jalannya musyawarah harus dipimpin oleh pimpinan musyawarah atau lazim disebut pimpinan sidang. Seorang pimpinan sidang berhak untuk menentukan tata tertib jalannya musyawarah yang wajib ditaati oleh anggota musyawarah. Coba kita lihat fenomena baru-baru ini di akhir tahun kemarin mengenai forum DPR yang sedang memusyawarahkan suatu permasalahan RUU keistimewaan kota Yogyakarta. Datang seorang Menteri Dalam Negeri dalam sidang yang telah diutus oleh Presiden SBY untuk mewakili dan menjelaskan amanat mengenai pengajuan RUU keistimewaan Kota Yogyakarta. Saat Mendagri menjelaskan pun timbul sanggahan-sanggahan atau biasa disebut hujan interupsi terutama dari seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan.   Disini peran ketua DPR yaitu Marzukie Alie sebagai pemimpin jalannya sidang atau rapat terlihat ketika dia tidak memperkenankan Mendagri untuk mendebat sanggahan salah satu anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Alasannya karena peran Mendagri dalam sidang hanya untuk menyampaikan amanat Presiden, maka tidak diperkenankan untuk mendebat sanggahan dari salah satu anggota dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Seusai sidang tersebut ketika diwawancara oleh salah satu media telivisi Mendagri merasa didiskriminasi karena tidak diperkenankan memberikan jawaban atas sanggahan tersebut. Layaknya wasit pertandingan, aturan dari pimpinan sidang tidak bisa digangu gugat. Berkaca dari itu kebijaksanaan seorang pimpinan sidang memang sangat diperlukan dalam jalannya musyawarah.

Penyelesaian masalah dengan menggunakan musyawarah sangatlah bermanfaat. Letak keistimewaannya yaitu selalu menemukan jalan keluar yang tebaik untuk bersama dan selalu diperjelas dengan kesimpulan.

Oleh : Ardhuan Yuananda

Kharisma

Kita pasti tidak asing bila mendengar kata kharisma. Kata itu muncul entah ucapan dari orang lain kepada kita atau kita yang mengucapkannya pada seseorang. Biasanya masih ada yang belum mengerti mengenai maksud, penempatan, dan penggunaan kata kharisma.

Kharisma adalah pancaran kebaikan yang dimiliki seseorang atau suatu kelebihan dari kepribadian seseorang yang hanya bisa dilihat, diungkap, dan dinilai oleh orang lain sebagai pemerhati.

Sebagai contoh misalkan kita mengenal seseorang kepribadiannya baik, loyal, tegas, bijaksana dan dengan kelebihan-kelebihan lainnya.

Kharisma juga sebagai penunjuk bahwa seseorang memiliki peran yang juga dirasakan oleh banyak orang. Tanpa berpegang dengan kesombongan seorang akan lebih nampak berkharisma, karena bukan pujian yang dicari melainkan manfaat perannya untuk orang lain.

Sebenarnya kekharismaan seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi perlu pengasahan, dan pembangunan kepribadian yang ada di dalam diri. Sebelum seseorang dianggap berkharisma sama halnya orang yang sedang dalam pencarian jati dirinya. Dia tetap mempunyai pandangan terhadap orang lain yang mungkin dianggapnya bekepribadian luar biasa yang akan ia tirukan.

Tanpa bertujuan sebagai pribadi yang dieluh-eluhkan seorang berkharisma hanyalah menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Jika perannya ditempatkan sebagai pemimpin maka dia akan selalu bijak sebagai pengambil keputusan. Dengan berjiwa besar selalu sebagai pengarah, pengelola, perencana, dan juga sebagai pendisiplin. 

Oleh : Ardhuan Yuananda

MENGUJI ALAM

Oleh : Ardhuan Yuananda

Kabar besar menyentil tellinga,

tidak risih tapi terbawa hati

Berbaur gelisah peran merasa,

banyak nyawa termakan nyawapun mati

Apa yang ditinggalkan mereka yang hilang,

hanya kegelisahan untuk yang terdekat

Tidak ada yang mampu menampung salah,

benar salah tapi tidak tepat waktu menyalah

Teganya diri menyalahkan alam,

dengan sombongnya menganggap telah benar

Membanggakan duniawi utama materi,

menjadikan arogan sifat pendiri

Kami sendiri yang menghampiri akhir,

menguji alam yang kenal kekal

Alam menyinggung kami tersandung,

tercipta ketakutan dari kesalahan sendiri

Apa yang dilakukan kami yang merasa,

Tangisan, kelelahan, ketakutan sewajarnya,

Kami bukan peran tapi korban,

Mengangkat saudara berilah bantuan.